Demokrasi di Persimpangan Kepentingan Agama dan Kekuasaan Negara
Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Gubernur Papua pada tanggal 6 Agustus 2025 seharusnya menjadi upaya perbaikan prosedural demi menjamin demokrasi yang adil dan bermartabat. Namun di lapangan, PSU justru membuka kembali luka lama dan ketegangan baru: agama menjadi alat mobilisasi massa, sementara negara hadir dengan segala kuasanya untuk mengontrol hasil. Persoalan ini bukan semata soal siapa yang menang atau kalah, tapi menyentuh lapisan yang lebih dalam: politik identitas, pengaruh gereja, tekanan birokrasi, dan tarik-menarik legitimasi. Apakah ini masih demokrasi, atau sedang menuju teokrasi samar yang dibungkus simbol negara? Agama sebagai Kekuatan Politik Kultural Dalam konteks Papua, agama bukan sekadar urusan spiritual. Ia adalah identitas, pelindung moral, sekaligus penghubung sosial. Gereja, terutama denominasi Protestan arus utama seperti GKI, yang telah sejak lama memainkan peran sentral dalam membentuk struktur masyarakat. Di banyak wilayah, tokoh gereja bahkan l...